Aktivitas dan Lubang Tambang Yang Ada Wilayah Konsensi PT. BJU Hancurkan Jalan Negara
Media humas Polri – Tanjung // Keberadaan aktivitas pertambangan yang dekat dengan fasilitas umum, Pemicu terjadinya bencana. Terutama tanah longsor yang akan memicu terjadinya akan terputus poros jalan lintas Provinsi Kaltim – tepatnya Teluk Bayur, (Tangab) Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
Aktivitas penambangan menunjukkan galian tambang sudah di badan jalan, sehingga mengakibatkan ambruknya jalan tersebut.
Keberadaan aktivitas pertambangan yang dekat dengan fasilitas umum, sangat riskan. Bisa memicu terjadinya bencana. Terutama tanah longsor yang memutus poros jalan nasional tersebut.
Memang diakui, dari pengamatan, aktivitas pertambangan yang menjadi sorotannya masih berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bara Jaya Utama (BJU). Namun Demikian tentunya perusahaan kelas BJU tidak harus tabrak rambu-rambu.
Dari pantauan dan penelusuran Media ini kawasan Jalan yang ambruk akibat galian penambangan tersebut. Hasilnya menunjukkan jarak lubang tambang di sisi jalan bahkan galian tersebut sudah mencapai bahu jalan
Kondisi ini, menyalahi berbagai aturan seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara bahwa jarak minimal tepi galian lubang tambang dengan pemukiman warga adalah 500 meter.
Selain itu, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai mengatur tentang sempadan sungai paling sedikit 50 meter kiri dan kanan sungai untuk sungai kecil dan 500 meter untuk sungai besar. Sempadan sungai yang fungsinya untuk konservasi tidak seharusnya juga ditambang. Ditambah Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Pasca Tambang, perusahaan tambang seharusnya menutup lubang tambang setelah melakukan pengerukan.
Salah seorang pengguna jalan Rony yang saat itu melihat kondisi jalan, menuturkan, walau diduga melanggar aturan tetapi selama ini tidak ada penindakan pemerintah aparat terkait terhadap pelaku tambang ini. Menurutnya, Nihilnya penindakan menunjukkan pemerintah daerah dan para aparat terkait di duga berkompromi dengan korporasi yang tidak bertanggung jawab.
Pada hal, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya Pasal 65 yang mengatur hak setiap orang atas lingkungan hidup,” ,”imbuhnya
Menurutnya, di wilayah yang sama, sekitar 762 meter dari longsor tersebut, juga pernah dilakukan pemindahan jalan negara karena longsor akibat aktivitas tambang. Artinya kejadian ini selalu terulang dan pemerintah kembali lagi terbukti lalai dan selalu membiarkan kerusakan lingkungan terjadi seolah-olah Pemerintah di bawah kekuasaan korporasi,”imbuh Didi
“Tata kelola pertambangan yang masih carut marut dan serampangan ini membuktikan bahwa pemerintah dan penegak hukum selalu lalai dan membiarkan kejadian selalu berulang,”imbuhnya ( Red)
