Media Humas Polri//Kalsel
Suhu politik dan sosial Kalimantan Selatan kembali memanas. Dua lembaga masyarakat, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) dan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, turun ke jalan menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, menuntut transparansi penuh atas dana mengendap senilai Rp5,1 triliun yang tengah jadi sorotan publik.
Aksi yang diikuti puluhan aktivis itu berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Spanduk dan poster bertuliskan “Uang Rakyat Bukan Mainan!” hingga “Audit Bank Kalsel Sekarang!” berkibar di depan kantor pemerintahan.
Koordinator SAKUTU H. Aliansyah menegaskan bahwa dalih “salah input data” yang disampaikan pihak Bank Kalsel bukan alasan logis dan justru mencederai akal sehat publik.
> “Jangan berdalih ‘salah input’. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi! Masa uang Rp5,1 triliun bisa salah input? Salah input atau salah urus? Rakyat berhak tahu kebenarannya!” tegas H. Aliansyah di tengah orasi panasnya.
Ia menuntut Direktur Utama dan Komisaris Bank Kalsel segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional atas kasus yang mencoreng kredibilitas lembaga keuangan daerah itu.
> “Kalau Dirut dan manajemen tidak bisa bertanggung jawab, copot semuanya! Atau bubarkan sekalian Bank Kalsel kalau hanya jadi sarang penyamun,” ujarnya lantang.
Melalui surat resmi bernomor 109/SAKUTU/XI/2025, SAKUTU juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan audit independen terhadap seluruh aktivitas keuangan Bank Kalsel. Mereka juga mendesak DPRD Provinsi Kalsel untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki potensi konflik kepentingan antara pejabat daerah dan pihak bank.
> “Kami minta kejelasan, bunga deposito Rp21 miliar per bulan itu untuk siapa? Jangan sampai dana APBD jadi ladang korupsi terstruktur. Rakyat menuntut transparansi!” tambah H. Aliansyah.
Gubernur Muhidin: “Kalau Masih Ada Dana Mengendap, Saya Siap Mundur!”
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin akhirnya angkat bicara di hadapan massa. Dengan nada tegas, ia berjanji akan membenahi total tata kelola keuangan daerah dan memastikan kasus serupa tidak terulang lagi.
> “Saya berjanji, kalau tahun depan masih ada sisa dana yang mengendap dan dinas-dinas tidak jalan, maka saya akan mencopot seluruh kepala dinas dan siap mundur sebagai Gubernur Kalimantan Selatan,” tegas Muhidin disambut sorak dukungan massa.
Pernyataan berani tersebut mendapat apresiasi dari SAKUTU, namun dengan catatan.
> “Kami hargai komitmen Pak Gubernur, tapi kalau nanti beliau plin plan atau omon-omon, maka kami akan tagih janjinya. Kalau tahun depan masih ada dana mengendap, kami akan demo lagi! Jangan main-main dengan uang rakyat,” tegas H. Aliansyah menanggapi.
KAKI Kalsel Pertanyakan Legalitas Deposito Rp5,1 Triliun
Sementara itu, Ketua KAKI Kalsel H. Husaini, SH, MA menyoroti aspek legal dan asal-usul dana yang didepositokan di Bank Kalsel. Ia mempertanyakan apakah kebijakan deposito itu telah mendapat izin dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pemilik saham lain seperti Pemerintah Kota Banjarmasin serta sejumlah pemerintah kabupaten di Kalsel.
> “Kami menduga dana itu berasal dari transfer pusat berupa DAK atau DBH. Kalau benar demikian, apakah deposito ini disetujui RUPS? Dan kenapa DPRD tidak tahu? Baru setelah viral, semua baru bicara. Ini aneh dan sangat tidak transparan,” tegas Husaini.
Husaini juga menuding DPRD Kalsel terlambat bereaksi dan kurang pengawasan.
> “DPRD jangan pas viral baru turun sidak! Selama ini keluyuran ke luar daerah tapi tidak jelas hasilnya untuk pembangunan. Rakyat butuh fungsi kontrol, bukan jalan-jalan dinas,” sindirnya tajam.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa dana yang didepositokan berasal dari pajak dan pendapatan lain-lain daerah, dengan imbal hasil bunga sekitar Rp21 miliar yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
> “Dana itu bukan hasil penyertaan modal, tapi dari pajak dan lainnya. Kalau nanti ada kesalahan lagi dalam input data, saya siap mundur,” tegas Muhidin lagi.
Seruan Moral: KPK Harus Turun! Aksi demonstrasi ditutup dengan seruan keras agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki dugaan penyelewengan dana Rp5,1 triliun tersebut.
> “Bersihkan pemerintahan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mulai dari Bank Kalsel! KPK jangan diam, rakyat menunggu keadilan!” tutup H. Aliansyah di akhir orasinya yang disambut pekikan “Hidup Rakyat!” dari para demonstran.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa publik Kalsel tidak lagi mau dibungkam. Isu “salah input” Rp5,1 triliun bukan lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan uji kredibilitas pemerintah daerah dan lembaga keuangan milik rakyat. ( Irfani)
