Bojonegoro// Media Humas Polri
Menjelang tutup tahun anggaran, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro kembali memasuki fase paling sibuk dan menggebu-gebu. Hampir di semua lini, aktivitas pembangunan digenjot seolah mengejar detik terakhir—dari proyek fisik hingga serapan anggaran yang didorong agar mendekati target. Aroma kerja cepat terasa di banyak titik, namun di balik dinamika itu terselip tanda tanya besar: apakah percepatan ini benar-benar terukur, atau justru berpotensi menciptakan persoalan baru di penghujung tahun?
Di tengah kencangnya ritme pembangunan jelang tutup tahun, Ahmad Supriyanto—Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD—Selain menegaskan komitmennya mendukung pemerintahan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, ia juga memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bahwa derasnya percepatan kegiatan di berbagai sektor harus diimbangi dengan kewaspadaan tinggi agar tidak memicu potensi gagal bayar pada akhir tahun anggaran 2025.
Supriyanto mengingatkan Pemkab agar tidak terjebak pada euforia percepatan semata. Menurutnya, banyaknya paket pekerjaan yang dipacu secara simultan dapat menimbulkan beban keuangan berlebih jika progres fisik tak sejalan dengan kesiapan administrasi dan pencairan anggaran.
Dalam konteks itu, ia merefleksikan kembali target besar yang telah dicanangkan Pemkab: realisasi APBD 2025 sebesar 84 persen, atau sekitar Rp6,5 triliun dari total anggaran Rp7,8 triliun. Target tersebut patut diapresiasi, namun tetap memerlukan eksekusi yang presisi dan pengendalian kualitas yang ketat.
“Realisasi tinggi tidak boleh dibayar dengan menurunnya kualitas pekerjaan. Bojonegoro harus terhindar dari sisa bayar, proyek bermasalah, dan pekerjaan asal jadi. Anggaran publik harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi angka laporan,” tegasnya.
Supriyanto menambahkan bahwa Banggar DPRD akan terus mengawal proses ini, memastikan setiap OPD menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa dukungan politik terhadap pemerintah hanya bermakna bila disertai kontrol kuat dan kritik yang membangun.
Dengan sorotan tajam dari legislatif, publik kini menaruh harapan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak hanya mengejar serapan, tetapi juga merawat kualitas dan kehati-hatian pada detik-detik krusial menjelang akhir tahun anggaran.[Ghozali]
