Pekerjaan Air Bersih dan WC di Dusun Labuadago Poleganyara Mandek Diduga Bermasalah Inspektorat Turun Tangan
Poso // Media Humas Polri
Proyek pembangunan air bersih dan pembuatan WC di Dusun Labuadago, Desa Poleganyara, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, kini menuai sorotan tajam. Proyek yang bersumber dari Dana Afirmasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp130.000.000 tersebut belum rampung hingga berita ini dipublikasikan.
Dana afirmasi yang merupakan bantuan langsung dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tersebut sejatinya bertujuan mempercepat pembangunan di desa kategori tertinggal, termasuk Poleganyara yang tercatat sebagai wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Namun, pelaksanaan tiga item pekerjaan dari dana ini justru menjadi polemik. Berdasarkan data yang diterima, dari total anggaran Rp130 juta tersebut, sebesar Rp78 juta dialokasikan khusus untuk pembangunan sarana air bersih. Sementara sisanya digunakan untuk pembangunan WC, pekerjaan penahan tanah jembatan gantung, pembelian material, serta upah kerja.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poleganyara, Rangki Mawo, saat dikonfirmasi Senin (28/7/2025), membenarkan bahwa pekerjaan air bersih dan WC memang belum selesai. Ia mengaku pihak BPD tidak dilibatkan sejak awal dalam perencanaan teknis.
“Saat rapat di Dusun Labuadago, kami hanya diberitahu. Tapi kami tidak diundang resmi. Setelah muncul masalah dengan pemilik lokasi pengambilan air, barulah kami diminta bantu selesaikan. Saya sayangkan, kenapa tidak dari awal dipastikan siapa pemilik lokasi di Tancueni,” ungkap Rangki.
Lebih lanjut, Rangki mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima dari orang kepercayaannya, lokasi sumber air di Tancueni tidak layak konsumsi. Hal ini karena lokasi itu berdekatan dengan lahan perkebunan milik warga Kancuu, dan terdapat aktivitas pembuangan limbah manusia (tinja) di sekitar sumber air.
“Kalau memang sumber air Mara masih memungkinkan, kenapa tidak itu saja dibenahi? Secara logika, Air Mara lebih hemat anggaran dibanding Tancueni. Dari sisi kualitas air dan keamanan masyarakat, patut dipertimbangkan matang-matang,” tambahnya.
Selain proyek air bersih yang terbengkalai, pembangunan WC pun menjadi bahan pertanyaan masyarakat. Pasalnya, fasilitas WC justru dibangun di tengah hutan, jauh dari permukiman warga, sehingga dinilai tidak efektif.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Penjabat (Pj) Kepala Desa Poleganyara, Handri Tumonggi, pada Senin (28/7) belum membuahkan hasil. Saat dihubungi, teleponnya hanya berdering sekali sebelum tidak dapat dihubungi kembali.
Dari pihak pelaksana pekerjaan, beberapa warga yang terlibat menyatakan bahwa hingga kini, baik pekerjaan air bersih maupun pembuatan WC masih jauh dari kata selesai.
Kepala Inspektorat Kabupaten Poso, Sukimin, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/7/2025), menanggapi serius laporan tersebut. Ia menyebut permasalahan ini telah dilimpahkan ke Irban V untuk ditindaklanjuti. Lima hari setelahnya, Sukimin kembali mengirim pesan singkat bahwa surat pemanggilan terhadap Pj Kades Handri Tumonggi dan Bendahara Desa telah ditandatangani,tegas Sukimin
Kasus ini menjadi cerminan pentingnya pengawasan dalam penggunaan dana afirmasi dari pusat. Masyarakat berharap, proyek vital seperti air bersih dan sanitasi tidak hanya sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi kehidupan warga.(Eferdi)
