Media Humas Polri//Balikpapan
Perwakilan peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 Gelombang II Tahun 2025, Kombes Pol Utoro Saputro, S.H., SST., M.K., mengajak jajaran Forkopimda dan aparat penegak hukum di Balikpapan untuk memperkuat kolaborasi dan kepemimpinan digital dalam menghadapi tantangan era post-modern dan post-truth.
Hal itu disampaikan Kombes Utoro dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Kepemimpinan Digital di Era Post Modern dan Post Truth” yang digelar di Aula Mapolresta Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, aparat TNI–Polri, tokoh masyarakat, akademisi, dan peserta Sespimen Lemdiklat Polri.
Polri Dorong Transformasi Mindset dalam Pengelolaan Keamanan
Dalam sambutannya, Kombes Utoro menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sespimen Polri, yang bertujuan mengkaji pola kepemimpinan dan sistem keamanan di daerah strategis, termasuk Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kami datang ke Balikpapan untuk berdiskusi dan mempelajari pola pengelolaan keamanan yang efektif di daerah strategis nasional. Polri saat ini mendorong perubahan mindset — dari yang reaktif menjadi preventif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi,” ungkap Kombes Utoro.
Ia menambahkan bahwa perkembangan era post-truth telah mengubah pola komunikasi publik dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, termasuk kepolisian.
Di era post-truth, opini publik sering kali dibangun oleh persepsi dan informasi yang belum tentu benar. Karena itu, Polri harus menjadi sumber informasi yang terpercaya dan penegak kepastian hukum di tengah derasnya arus digital,” tegasnya.
Balikpapan Dinilai Kondusif dan Siap Hadapi Tantangan Era Baru
Kombes Utoro mengapresiasi kondisi keamanan Kota Balikpapan yang dinilai stabil dan kondusif. Ia menilai, rendahnya tingkat gangguan kamtibmas merupakan hasil sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dari laporan yang kami terima, dalam satu hari hanya ada satu hingga tiga perkara yang masuk. Ini menunjukkan Balikpapan cukup aman dan terkendali. Kami berharap kesadaran masyarakat terus tumbuh seiring pengelolaan keamanan yang profesional,” ujarnya.
Menurutnya, dengan banyaknya proyek strategis nasional seperti kilang Pertamina dan pembangunan IKN, pola pengelolaan keamanan di Balikpapan perlu disesuaikan dengan pendekatan berbasis data dan teknologi.
Proyek besar seperti Pertamina dan IKN membutuhkan sistem keamanan modern. Ini harus dikelola dengan konsep kolaboratif antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” jelasnya.
Kembangkan Sinergi Forkopimda dan Perkuat Kepemimpinan Digital
Lebih lanjut, Kombes Utoro menekankan pentingnya sinergitas antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Keamanan dan kesejahteraan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di Jawa disebut Toto Tentrem Kerto Raharjo — ketertiban melahirkan kesejahteraan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memperkenalkan tiga prinsip utama yang menjadi pegangan lulusan Sespimen Polri, yaitu menjaga keteraturan sosial, menumbuhkan kecintaan terhadap kemanusiaan dan lingkungan, serta mengawal peradaban melalui penguatan tata kelola keamanan yang adaptif.
Kami melatih para perwira untuk mampu menjaga ketertiban sosial, mencintai kemanusiaan, dan mengawal peradaban. Polri tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga berperan membangun peradaban bangsa,” tutur Kombes Utoro.
FGD Bahas Strategi Forkopimda Hadapi Era Post-Truth
Dalam FGD tersebut, peserta membahas beberapa topik penting, di antaranya:
1. Strategi Forkopimda menindaklanjuti pemberitaan viral di wilayah Balikpapan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan era post-modern dan post-truth.
3. Penguatan kerja sama Forkopimda di era kemajuan teknologi untuk mengantisipasi dampak post-truth.
4. Membangun komunikasi kolaboratif antara masyarakat dan kepolisian untuk menciptakan keamanan dan kepercayaan publik.
FGD ini diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan antara akademisi, pemerintah, dan aparat keamanan dalam membangun sistem kepemimpinan digital yang adaptif dan berorientasi pelayanan publik.( Alfian )
