Mediahumaspolri.com // Poso
Mulai Ramai diperbicangkan tentang sistem pengelolaan Dana Insentif Daerah(DID) yang menyentuh Dinas Kesehatan Poso.
Kemunculan isu dugaan terjadinya indikasi Korupsi Dana Insentif Daerah tersebut dikarenakan ada selisih perbedaan dari pernyataan PPTK menyebutkan yang dikelolah Pihak Dinas sejumlah 8 Miliar,disisi lain pernyataan keluar dari bendahara menyebutkan dana masuk kedinas 7 Miliar kepada Nara sumber,sementara angaran DID ditahun 2021 telah kami ketahui totalnya berjumlah 9 Miliar.
Menangapi polimik dugaan penyalah gunaan (DID) Kadis Kesehatan Poso dr Topan Kawur menepis isu miring yang berkembang,memang benar pagu anggaran DID untuk Dinas kesehatan Poso ditahun 2021 sebesar 9 Miliar namun realisasinya masuk kekami 7 Miliar lebih yang dikelolah untuk pembangunan Puskesmas dan Rehab bersamaan persediaan kebutuhan untuk Covid 19 ditahun itu.Ungkap” Topan saat diruang kerjanya Jumat(23/6/22)
Selanjutnya kata”Topan selisinya dari anggaran 9 Miliar yang kami gunakan sebersar 7 Miliar lebih,masi berada dikas Daerah sebersar 1 Miliar lebih Ucap”Topan sambil menuturkan semenjak tahun itu kami sudah mengunakan sistem Non tunai,bukan menerima dalam bentuk uang utuh semua angaran yang masuk kedinas sesuai dengan perencanaan.
Disisi lain Topan”mengakui akibat Isu yang dikembang hingga berujung laporan ke kejaksaan tentang Dugaan terjadinya indikasi Korupsi,namun kami menyanggupi permintaan pihak kejaksaan untuk hadir dan memberikan bukti-bukti pertanggung jawaban hingga saat ini tidak terdapat masalah. Tutupnya. (Arwis)
