Bojonegoro // Media Humas Polri
Pembangunan Rumah Sakit Onkologi di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur yang seharusnya menjadi harapan baru bagi layanan kesehatan justru memicu polemik. Proyek bernilai Rp. 18,940,324,035; itu kini tersendat, dikelilingi oleh tanda tanya besar seputar transparansi, kelayakan lokasi, dan partisipasi warga.Selasa, 29/04/2025
Haryono, Pegiat Sosial setempat, mengkritik tajam arah kebijakan ini.
“Orientasinya lebih ke proyek, bukan perencanaan yang matang,” ujar Kang Har panggilan akrab dengan senyum khasnya.
Ia menilai, sejak awal proyek ini minim kajian lingkungan, tidak melibatkan warga secara menyeluruh, dan terkesan dipaksakan.
Warga Talok pun terbagi: sebagian menyambut pembangunan dengan harapan lapangan kerja baru, sementara lainnya khawatir dengan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Lebih dari itu, belum ada kejelasan siapa yang akan mengelola rumah sakit ini, dan bagaimana keberlanjutan operasionalnya. Masih kata Kang Har.
“Kebutuhan untuk operasionalnya nanti sangat besar, dan apakah Pemkab Bojonegoro sudah cukup cakap mengelolanya, jangan lantas punya uang melimpah lantas “Opo-opo diayahi” (Segalanya dilakukan). Kebijakan pemimpin sebelumnya apakah wajib hukumnya dilanjutkan? Dibatalkan dan ditiadakan juga boleh kok.
“Jangan lupa tingkat kemiskinan di Bojonegoro masih tinggi, Pemkab harusnya menggunakan anggaranya secara benar, bukan malah menghambur-hamburkannya tanpa perhitungan yang matang.”Ujar Kang Har dengan nada geram.
Menurut Kang Har, solusinya adalah Wakil Rakyat segera turun, Komisi A mengkaji hukumnya, Komisi B pelototi benar anggaranya, Komisi C analisa segala aspek sosialnya dan Komisi D periksa benar bagaimana standar konstruksinya. Cukup sehari mereka datang ke lokasi, terus putuskan hasil temuanya pada masyarakat. Beres kan, tugas Pemkab Bojonegoro hanya menindak lanjuti rekomendasi hasil kerja DPRD lintas Komisi.
Jadi akan mencerminkan kebijaksanaan Publik yang bermanfaat bukan menambah luka.
“Proyek pembangunan RS Onkologi kini menjadi cermin betapa kebijakan publik bisa kehilangan arah jika lebih mementingkan pencitraan dan serapan anggaran daripada kebermanfaatan jangka panjang. Rumah sakit semestinya menyembuhkan, bukan menambah luka sosial baru.”Pungkasnya.(Bang Jali)
