Media Humas Polri // Semarang
Polda Jateng|Tiga rektor perguruan tinggi ternama di Jateng mengimbau masyarakat luas untuk tetap menghormati hak orang lain dalam gelaran pemilihan umum (pemilu) mendatang. Pesta demokrasi ini adalah pesta yang damai, sehingga perlu dijaga marwahnya dalam memilih pemimpin yang bisa menyatukan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NRKI).
“Menyikapi pemilu yang berlangsung saat ini, kami mengimbau beberapa hal yaitu bahwa setiap orang memiliki hak secara konstitusional dalam demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Tapi ingat, di dalamnya juga ada prinsip tanggung jawab,” ungkap Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Prof. DR. Yos Johan Utama, S.,H, M.Hum Jumat (2/2/2024).
Sebab itu, sebutnya, masyarakat dipersilakan menggunakan hak-hak itu tetapi jangan memaksa pilihan orang lain untuk pilihan politik yang sama.
“Kami mengimbau dalam setiap masalah pesta demokrasi gunakanlah cara yang santun, yang benar sesuai ketentuan yang ada dan juga menghargai pilihan orang lain,” imbaunya.
Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) DR. Drs. H. Hono Sejati, SH
M.hum mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin negarawan yang inovatif, yang bisa menyatukan bangsa dalam bingkai NKRI.
Dia mencontohkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) adalah contoh sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia.
“Presiden Jokowi banyak berjasa bagi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia melakukan lompatan, kemajuan dan berhasil melewati masa-masa sulit Pandemi Covid-19,” kata Dr. Hono Sejati.
Dia menyebut adanya partai politik (parpol) adalah konsekuensi negara demokrasi dan Pemilu 2024 adalah ajang mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Tentunya suara rakyat yang akan menentukan siapa pemimpin terbaik bagi masa depan bangsa dan negara. Rakyat Indonesia tidak bodoh untuk bisa menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa dan negara, rakyat Indonesia tahu betul siapa pemimpin yang terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi,” lanjutnya.
Dia menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali dan itu dijamin UUD 1945.
“Silakan menggunakan haknya tetapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya yang paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
Pihaknya, sebut Hono Sejati, mengimbau masyarakat luas untuk tetap menjaga iklim demokrasi yang sejuk, menempatkan kepentingan menjaga persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok tertentu.
Hal senada disampaikan Rektor Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Kebumen Dr. H. Imam Satibi. M.pd.I, Dia menyebut Pemilu adalah sesuatu yang penting, marwahnya harus dijaga jangan dicederai.
“Kita harus mendukung agar pemilu berjalan dengan damai, jujur tanpa ada intrik intimidasi yang tentunya akan mengganggu pesta demokrasi,” ungkapnya.
Pihakny mengapresiasi Presiden Jokowi dan penyelenggara pemilu yang bisa menggelar pemilu yang berkualitas.
“Inilah yang perlu dijaga jangan sampai kita mudah melakukan pernyataan-pernyataan politik mengatasnamakan kampus, komunitas tertentu yang sebetulnya itu bagian dari narasi politik,” tandasnya. ( Triyono )
