Media Humas Polri//Sulteng
Jalan Trans Sulawesi ruas Tambarana-Tagolu-Tentena-Taripa, yang menjadi urat nadi penghubung antar wilayah di Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan tajam. Meskipun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setiap tahun mengalokasikan anggaran miliaran rupiah, kondisi jalan tersebut masih memprihatinkan. Pada tahun anggaran 2024, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah PPK wilayah 3.4 menganggarkan lebih dari 12 miliar rupiah untuk perbaikan, namun keluhan masyarakat terus berdatangan.
Keluhan utama dari masyarakat adalah kondisi jalan yang penuh lubang, longsoran, dan bergelombang. Seorang pengguna jalan yang diwawancarai pada 8 Februari 2024 mengungkapkan kekecewaannya, “Jalan Trans Sulawesi ruas Tentena-Taripa ini banyak lubang, longsoran, dan juga jalannya bergelombang. Seringkali mobil terbalik karena jalannya sempit, padahal setiap tahun kami dituntut untuk membayar pajak, tetapi kenapa jalan kami masih banyak yang rusak meskipun pemerintah sudah memberikan anggaran”
Menanggapi keluhan tersebut, Koordinator BPJN Sulawesi Tengah PPK wilayah 3.4, Jems Meringgi, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. “Kami keterbatasan anggaran, sehingga di tahun 2024 pekerjaan yang bisa kami laksanakan yaitu pengecoran bibir aspal Koronjongi sebelah menyebelah, dan beberapa pekerjaan lainnya,” ujarnya saat dikonfirmasi pada 7 Februari 2024.
Di sisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah 3.4, Job Turang, memberikan penjelasan berbeda. Melalui pesan singkat pada 13 Februari 2024, ia menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dan perencanaan. “Kami sudah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dan juga perencanaan seperti penanganan longsoran ruas Tentena-Tagolu STA+375, STA 12+800, dan penanganan longsoran pada oprit jembatan Samalera yang hampir putus akibat banjir dan hujan deras,” jelasnya.
Kondisi jalan Tambarana-Taripa ini menjadi cerminan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Diperlukan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi pengguna jalan. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran dan perencanaan proyek juga menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. ( Eferdi)
