Media Humas Polri//Balikpapan
Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H. menegaskan perlunya kesamaan visi dan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Kaltim. Hal itu disampaikan setelah dirinya meninjau langsung peralatan penanggulangan bencana milik BPBD usai Apel Simulasi Tanggap Darurat di Halaman Parkir BSCC Dome, Balikpapan Selatan, Sabtu (6/12/2025).
Kepada awak media, Irjen Endar menjelaskan bahwa kegiatan simulasi digelar untuk memastikan seluruh unsur memiliki pemahaman yang sama dalam merespons kondisi darurat.
“Seperti yang disampaikan Pak Wakil Gubernur, tujuan utama simulasi ini adalah meningkatkan visi yang sama dalam penanganan bencana yang dapat terjadi secara mendadak. Visi itu adalah kerja sama yang kolaboratif dan sinergis, sehingga ketika kondisi darurat terjadi, seluruh pihak bisa bergerak secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Kesamaan Prosedur dan Komando
Kapolda menekankan bahwa setiap instansi memiliki tugas yang saling beririsan, sehingga peran, alur koordinasi, dan mekanisme komando harus dipahami dengan jelas.
“Minimal melalui simulasi ini semua stakeholder tahu tugas dan tanggung jawabnya, berkoordinasi dengan siapa, berkomunikasi dengan siapa. Dengan begitu, mitigasi bencana dapat dilakukan semaksimal mungkin untuk meminimalkan kerugian,” tegasnya.
Ia menyebut keberadaan posko penanganan bencana yang akan dikoordinasikan oleh BPBD menjadi pusat komando dalam situasi darurat.
1.600 Personel Polri Disiagakan
Terkait kesiapan pasukan, Kapolda menyampaikan bahwa Polda Kaltim telah menyiapkan lebih dari 1.600 personel, dan TNI menyiapkan jumlah personel yang hampir setara.
“Semuanya siap jika dibutuhkan. Harapan kita tentu bencana tidak terjadi, tetapi jika terjadi, yang paling utama adalah kecepatan dalam merespons,” jelasnya.
Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan
Menanggapi pertanyaan mengenai bencana di Sumatera yang dipicu kerusakan ekosistem, Irjen Endar menegaskan bahwa Polda Kaltim tetap menjalankan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada pembalakan liar, penegakan hukum tetap kita lakukan. Satgas kita bekerja rutin, baik untuk penanganan tindak pidana khusus seperti pertambangan ilegal maupun pelanggaran lingkungan lainnya,” ungkapnya.
Ia memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana.
( Alfian )
