Kapolda Maluku Ikuti Arahan Presiden RI di Rakornas Forkopimda Tahun 2023

  • Whatsapp

Kapolda Maluku Ikuti Arahan Presiden RI di Rakornas Forkopimda Tahun 2023

 

Bacaan Lainnya

Media Humas Polri || 17/1/2023

 

“Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, mengikuti arahan dari Presiden RI, Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2023.

 

Rakornas Forkopimda se-Indonesia ini diikuti secara langsung oleh Irjen Latif bersama dengan Forkopimda Maluku yang dilangsungkan di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

 

Presiden Jokowi dalam arahannya menekankan terkait penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

 

Presiden menyebutkan keberhasilan penanganan Covid 19 di Indonesia berkat kerja bersama TNI Polri dan Pemerintah Daerah (Pemda) beserta semua komponenen masyarakat.

 

Ia memprediksikan kalau di tahun 2023 akan terjadi resesi dunia, olehnya itu harus diantisipasi dengan baik.

 

“Inflasi terjadi di seluruh dunia, Indonesia angka inflasi 5,5 % dan ini capaian yang baik untuk dijaga bersama,” pinta Presiden.

 

BPS, pinta Presiden harus bekerja sama dan menginformasikan data-data tentang kenaikan barang-barang di lapangan untuk mencegah inflasi.

 

“Kemiskinan ekstrim agar di tangani untuk menuju 0 %. Stunting menjadi target agar ditangani dengan baik dan terpadu,” pintanya.

 

Selain itu, Presiden juga menyebutkan kalau investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Jangan ada lagi ijin-ijin yang dihambat.(ada 2 masalah besar saat ini yaitu KKPR dan PBG).

 

“Investasi sekarang 53% sudah di luar Jawa. Investasi, kemiskinan, digitalisasi, TKDN,” sebutnya.

 

Presiden menginginkan agar tata kota harus disiapkan dengan baik. Hal itu harus dimulai dengan desain kotanya yang baik, sehingga memiliki diferensiasi untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan .

 

Terkait stabilitas polhukam, Presiden meminta agar semua pihak dapat menjaga kondusifitas. Jangan ada politik identitas.

TNI dan Polri jangan melakukan politik praktis. Lakukan mapping dan pemetaan dengan baik daerah rawan politik.

 

“Kebebasan beribadah dan beragama harus dijamin dengan baik karena dijamin oleh Undang-Undang /konstitusi. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan,” tegasnya.

 

Terpisah, Kapolda Maluku Lotharia Latif mengatakan, pihaknya bersama jajaran siap menindaklanjuti semua arahan Presiden Jokowi di wilayah Maluku.

 

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda dan stakeholder yang lain untuk mewujudkan harapan-harapan Presiden tersebut,” kata dia.

 

Terkait arahan Presiden tersebut, Irjen Latif juga berharap terhadap semua komponen masyarakat agar dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan di Maluku.

 

“Sehingga pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat ditingkatkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kesejahteraan rakyat Maluku,” pintanya.

Pos terkait