Media Humas Polri//Jakarta
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan dan piagam kehormatan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP), Kamis (10/7/2025). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif Polri dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis serta mendukung penyelesaian isu-isu ketenagakerjaan secara humanis dan konstruktif di Indonesia.
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh perwakilan ITUC-AP, Yisi Inbelan, kepada Kapolri di sela kegiatan resmi di Jakarta. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan atas apresiasi yang diberikan.
Saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan buruh, khususnya dari komunitas internasional dan Ibu Yisi Inbelan yang telah memberikan penghargaan ini. Ini merupakan kehormatan bagi kami dan menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen pekerja,” ujar Kapolri dalam sesi doorstop.
Kapolri menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya milik institusi Polri, tetapi juga hasil kerja kolaboratif antara aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk serikat buruh dan dunia usaha.
Di tengah tantangan global yang kompleks, Kapolri menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas industri nasional agar tetap mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Ia menyebut kondisi dunia saat ini ditandai oleh “6K” — yaitu krisis, konflik, kedaulatan, ketimpangan, ketidakpastian, dan kerusakan lingkungan — yang harus direspons dengan kerja sama lintas sektor.
Kami berharap sinergi ini bisa menjaga iklim investasi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan perlindungan terhadap para buruh,” jelas Jenderal Sigit.
Sebagai bentuk konkret komitmen Polri dalam mendampingi isu-isu ketenagakerjaan, telah dibentuk Desk Ketenagakerjaan di lingkungan Polri. Desk ini berfungsi sebagai ruang mediasi yang mengedepankan pendekatan humanis, dialog, dan penyelesaian damai antara pekerja dan pengusaha.
Kami tempatkan Desk Ketenagakerjaan sebagai jembatan komunikasi dua arah. Prinsipnya, mediasi didahulukan, sedangkan penegakan hukum adalah opsi terakhir,” ungkap Kapolri.
Lebih lanjut, Polri juga menggandeng para pimpinan serikat buruh melalui pelatihan dan sosialisasi yang telah melibatkan ribuan peserta di berbagai daerah. Langkah ini bertujuan meningkatkan pemahaman bersama mengenai hak dan kewajiban dalam dunia kerja serta mencegah konflik sejak dini.
Kami ingin membangun relasi industrial yang sehat. Dulu persoalan-persoalan buruh bisa berlangsung bertahun-tahun, kini sebagian besar bisa diselesaikan dengan pendekatan solutif. Harapan kami, buruh dan pengusaha bisa tumbuh bersama dalam semangat saling melengkapi,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Kapolri menyampaikan optimisme bahwa kerja sama erat antara aparat keamanan, pemerintah, buruh, dan pengusaha akan membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.( Alfian)
