MAKI Gresik terus mengawal kasus PDAM Gresik. Kejari: Sudah di Disposisikan ke Pidsus
Gresik ~ Media Humas Polri.com Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Gresik Mas’ud HakiM, MSi kembali mendatangi dan melakukan konfirmasi ke pihak Kejaksaan berkaitan dengan surat yang diserahkan ke pihak Kejari Gresik tanggal 15 /03/2022 . Dalam hal ini MAKI kembali menanyakan perihal surat tersebut yang berkaitan dengan kasus di PDAM Giri Tirta Gresik Senin (21/03/2022).
Pihak MAKI Gresik yang di koordinir oleh Mas’ud Hakim, M.Si ditemui oleh petugas PTSP Kejaksaan sebagai pintu awal untuk memperoleh keterangan, disampaikan oleh kesekretariatan Kejaksaan dalam hal ini disampaikan, bahwa surat MAKI sudah Didisposisikan ke Pidsus.
“Kami sudah mengirim Surat kepada Kejari, bahwa MAKI Mendesak Kejaksaan Gresik agar segera periksa mantan Direktur Perumda Giri Tirta (PDAM) Kabupaten Gresik. Maka hari ini kami melakukan konfirmasi lagi dan dijawab oleh pihak kesekretariatan Kejari, katanya sudah di Disposisikan ke Pidsus” ujar Mas’ud Hakim, M.Si kepada wartawan di halaman Kejaksaan Gresik.
Permintaan MAKI agar Kejaksaan Gresik segera menindak lanjuti proses hukum terkait mandeknya proses kelanjutan dari pemberhentian Dirut Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/708/HK/437.12/2021, tentang pemberhentian Siti Aminatus Zariyah, SE dari jabatan Dirut Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik, juga Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/709/HK/437.12/2021, tentang pemberhentian Harisun Awali, ST, MT dari jabatan Direktur Teknik Perumda Giri Tirta Kab. Gresik.
Menurut Mas’ud Hakim Seharusnya Kejaksaan Gresik segera lakukan tindakan proaktif terhadap kondisi ini, artinya sesuai kewenangannya pihak Kejaksaan segera memanggil dan memeriksa para pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana penyertaan modal yang tidak sesuai peruntukannya, dan itu sesuai laporan hasil audit internal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor : X.700/158/437.72/2021, tanggal 22 Oktober 2021 menyimpulkan adanya penyertaan pemanfaatan modal Pemkab Gresik kepada Perumda Giri Tirta (PDAM) pada tahun 2019 yang penggunaanya diluar peruntukannya.
Mudah-mudahan ada langkah maju dalam penanganan kasus ini untuk lebih serius, karena fakta sudah terang benderang. Selanjutnya MAKI mengharap pidsus segera bergerak cepat mengungkap kasus ini, ungkap Mas’ud Hakim, M.Si yang juga Direktur LSM PiAR Gresik.
Merujuk pada hasil laporan hasil audit tersebut hal ini sudah jelas ada pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan tentang dana penyertaan modal sebesar 25 M, dan dana penyertaan modal ini dari APBD tahun 2019/2020. Perlu diketahui bahwa APBD itu bersumber atau berasal dari dana masyarakat, artinya jika terjadi penyalahgunaan terhadap dana tersebut maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Seharusnya Pemkab Gresik lebih proaktif mendorong pihak APH (Kejaksaan dan Kepolisian) untuk segera menuntaskan masalah ini, tidak hanya berhenti setelah dikeluarkannya SK Bupati tentang Pemberhentian, namun masih ada masalah hukum yang belum terselesaikan atau yang sedang berjalan, karena ini menyangkut status seseorang bersalah atau tidaknya didepan hukum terhadap masalah ini. (Eric’z/tim Gresik)
