Bojonegoro//Media Humas Polri
Krisis lingkungan mengancam Bojonegoro. Munculnya beberapa Rumah Sakit dan Perusahaan di Bojonegoro telah menimbulkan masalah serius terkait Limbah Industri dan Limbah B3 yang mengancam lingkungan dan Masyarakat. Bukan hanya mengancam, limbah tersebut telah terbukti berdampak buruk pada pertanian dan sumber mata air warga, mengakibatkan kerugian ekonomi dan potensi bahaya kesehatan bagi Masyarakat sekitar. Kondisi ini memaksa DPRD Bojonegoro mengambil tindakan tegas.
Mitro’atin, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro dari Fraksi Golkar, menyatakan bahwa DPRD akan membahas pengelolaan limbah bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ia menekankan pentingnya perusahaan mematuhi aturan dan regulasi Pemerintah dalam mengelola limbah. Namun, pernyataan tegas ini muncul sebagai respons atas sikap acuh tak acuh sejumlah perusahaan yang selama ini mengabaikan kewajiban lingkungannya.
“Perusahaan-perusahaan besar di Bojonegoro harus memperhatikan pengolahan limbahnya dengan baik. Limbah harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan oleh lingkungan dan pertanian,” tegas Mitro’atin.
Ia juga mendesak perusahaan yang belum mengelola limbahnya dengan baik untuk segera mematuhi aturan Pemerintah.
“Jika belum ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL), maka harus dibuatkan terlebih dahulu. Limbah yang dapat didaur ulang juga harus dibuatkan tempatnya,” imbuhnya. Desakan ini muncul karena banyak perusahaan yang terbukti belum memiliki IPAL yang memadai atau sistem daur ulang yang efektif.Mengingat beberapa perusahaan yang telah melanggar perjanjian dan rekomendasi dengan DPRD serta tidak mematuhi aturan Pemerintah, Mitro’atin menyatakan bahwa DPRD akan membuat Perda inisiatif terkait limbah.
“Kita akan membuat Perda inisiatif atau mendiskusikannya dengan eksekutif,” pungkasnya.
[Ghozali/Red]
