Keterpanggilan Perempuan Menjadi Kandidat PJ. Gubernur Maluku

  • Whatsapp

Media Humas Polri // Maluku

Mantan walikota Ambon, Olivia Chadidjah Salampessy/Latuconsina yang kini menjabat sebagai wakil ketua komnas perempuan RI tiba di kantor DPRD Provinsi Maluku pukul 17:41 WIT, Sembari membawa berkas-berkas dalam pendaftaran Calon PJ. Gubernur Maluku. Rabu (22/11/23)

Bacaan Lainnya

Berkas-berkas di serahkan kepada Anggota TIM Panjar Mumin Refra didampingi wakil TIM Panjar Turaya Samal. Pendaftaran berlangsung 15 menit berakhir pada pukul jam 17:56 WIT. Hingga kini sudah tercatat sudah 4 (Empat) calon kandidat PJ. Gubernur Maluku yang mendaftar.

Mantan walikota Ambon, Olivia Chadidjah Salampessy/Latuconsina yang kini menjabat sebagai wakil ketua komnas perempuan RI menyampaikan kepada awak media usai pendaftaran bahwa Ini bagian dari panggilan anak negeri, yang saya liat ruang yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara tanpa terkecuali bahwa dia perempuan. Punya kesempatan yanga sama untuk bisa berproses dalam Ajang seleksi pejabat gubernur Maluku.

Selain itu, Hal ini dimungkinkan saya bisa berani ada di sini karena sesuai dengan persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023, bahwa calon pejabat Gubernur itu adalah ASN ataupun pejabat ASN, pejabat jabatan tinggi Madya. Pejabat tinggi madya itu juga melekat pada saya selaku wakil ketua Komnas perempuan, yang berada di bawah Komnas HAM.

“Saya selaku pejabat jabatan tinggi Madya (PJTM) di lingkungan Komnas HAM yang adalah Komnas perempuan. Atas dasar itu kemudian keterpanggilan pernah menjabat sebagai wakil walikota di Ambon, pengalaman pemerintahan sebagaimana juga disebutkan dalam peraturan pemendagri itu dan alasan utama bahwa ini adalah ruang bagi perempuan.” Ungkapnya

Untuk itu, Kepemimpinan perempuan khususnya untuk ada di ranah publik seperti itu yang kemudian mendorong Saya memberanikan diri mendaftar di hari terakhir.

“Percaya diri saya tinggi Karena itulah representasi perempuan dan berharap tim seleksi khususnya maupun DPRD secara umum bisa melihat itu bahwa perempuan diberi ruang. kepemimpinan perempuan itu harus diberi ruang sampai kapanpun itu kita tidak bisa mengelak, tidak bisa bahwa ruang publik ini dengan dinamika kerjanya ini hanya cocok untuk laki-laki. Perpesan-perspektif itu yang mestinya sudah harus kita hilangkan bahwa perempuan bisa tampil di di ruang publik manapun, sepanjang sesuai dengan kapasitas dan kredibilitas dia sendiri.” Ungkapnya. (via)

Pos terkait